Webinar nasional yang mengusung tema “Kajian Isu Perbatasan NKRI” diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Sosial, Humaniora dan Ekonomi, LPPM Universitas Negeri Jakarta, pada Minggu 18 April 2021. Kegiatan webinar ini menghadirkan empat pembicara, yaitu:

1. Prof. Dr. Henry Eryanto, MM (dosen FE UNJ)

2. Kol. Inf. Dr. Heriyadi, MSi (perwira menengah Mabes TNI)

3. Fauzan, MSi (dosen HI UPN Yogyakarta)

4. dr. Arief Wibawa, SpPD (dokter RSUD Malimping, Banten)

Webinar ini diikuti sekitar 230 peserta dari berbagai kalangan dari berbagai wilayah di Indonesia. Pada kesempatan ini, saya memaparkan materi mengenai "Keamanan Perbatasan dan Pandemi Covid-19" Materi saya fokuskan di kawasan perbatasan darat antara Indonesia - Malaysia di Kalimantan. Materi ini berdasarkan pengamatan saya di lokasi sekitar kawasan perbatasan yang saya kunjungi dalam 2-3 tahun terakhir, yakni Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk (Sambas), PLBN Jagoi Babang (Bengkayang), PLBN Entikong (Sanggau), wilayah Sintang, PLBN Badau (Kapuas Hulu), PLBN Long Midang (Krayan, Nunukan) dan PLBN Sei Nyamuk (Sebatik, Nunukan).

Pada bagian awal dipaparkan mengenai batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Indonesia berbatasan laut dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Autralia. Sedangkan di wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nuguni, dan Timor Leste. Sedangkan sebaran kawasan perbatasan berada di 15 provinsi dan 222 kecamatan (lokasi pritoritas).

Adapun isu strategis keamanan perbatasan terdiri dari (i) belum disepakatinya beberapa segmen atas negara, (ii) potensi perselisihan dengan negara tetangga terkait perbatasan, (iii) kondisi pilar batas/titik referensi negara yang terancam rusak, hilang dan bergeser, (iv) maraknya aktivitas lintas batas illegal dan potensi penyebaran covid-19 melalui perbatasan, (v) minimnya sarana dan prasarana pos pengamanan perbatasan (pos pamtas), (vi) minimnya sarana dan prasarana pos lintas batas negara (PLBN), (vii) minimnya sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di pulau-pulau kecil terluar, (viii) penurunan wawasan kebangsaan, dan (ix) isu Laut Cina Selatan menambah potensi konflik di kawasan.

Secara umum, kondisi kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia di pulau Kalimantan masih kurang memadai dari segi infrastruktur jalan, listrik, telekomunikasi, maupun pelayanan sosial dasar seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Dalam mengamankan wilayah perbatasan, TNI memerankan fungsi aktif dengan menggelar satuan tugas pos pengamanan perbatasan (Satgas Pos Pamtas) di berbagai wilayah perbatasan. Pengamanan wilayah perbatasan dilaksanakan oleh TNI sesuai dengan amanat Permenhan No. 4/2017 dengan tugas yaitu:

  1. Membangun pos pengamanan perbatasan (Pos Pamtas) berdasarkan skala prioritas;
  2. Patroli pengamanan secara mandiri dan terpadu dengan Kementerian/Lembaga terkait;
  3. Patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan dengan negara yang berbatasan langsung berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional;
  4. Kerjasama militer antar negara berbatasan melalui program pendidikan, latihan dan pembahasan isu perbatasan; dan
  5. Penegakan hukum sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional.

Dalam hal memfasiltasi pelintas batas antara negara di perbatasan, pemerintahan Jokowi telah membangun tujuh pos lintas batas negara (PLBN) yaitu (i) PLBN Entikong (Sanggau), (ii) PLBN Badau (Kapuas Hulu), (iii) PLBN Skouw (Jayapura), (iv) PLBN Aruk (Sambas), (v) PLBN Motaain (Belu), (vi) PLBN Wini (Timor Tengah Utara, dan (vii) PLBN Motamasin (Malaka). Pembangunan tujuh PLBN ini didasarkan pada Inpres No. 6/2015 tentang percepatan pembangunan 7 pos lintas batas negara. Saat ini pemerintah juga sedang membangun sebelas PLBN di beberapa lokasi, yaitu (i) PLBN Sei Nyamuk (Nunukan), (ii) PLBN Labang (Nunukan), (iii) PLBN Long Midang (Nunukan), (iv) PLBN Long Nawang (Malinau), (v) PLBN Jagoi Babang (Bengkayang), (vi) PLBN Sei Kelik (Sintang), (vii) PLBN Serasan (Natuna), (viii) PLBN Napan (Timur Tengah Utara), (ix) PLBN Oepoli (Kupang), (x) PLBN Yetetkun (Boven Digoel), dan (xi) PLBN Sota (Merauke).

Pandemi covid-19 telah memberikan dampak bagi masyarakat di perbatasan maupun pembangunan kawasan perbatasan, antara lain:

  1. Penutupan sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN), sehingga lalu lintas barang dan orang semakin diperketat.
  2. Penutupan PLBN maupun pos perbatasan mengakibatkan pasokan kebutuhan pokok terganggu, karena selama ini sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan mendapat pasokan dari wilayah negara tetangga.
  3. Pasokan material pembangunan terganggu, termsuk pembangunan sejumlah PLBN. Seperti misalnya kasus di Krayan (Nunukan, Kaltara) yang selama ini sangat bergantung kepada Malaysia. Ketika pos perbatasan ditutup maka daerah ini menjadi terisolir, karena akses satu-satunya dari wilayah Indonesia hanya melalui udara (pesawat kecil jenis caravan). Sehingga barang-barang kebutuhan pokok melambung tinggi, seperti harga gas tabung Malaysia yang biasanya seharga 200 ribu menjadi 1,5 juta, harga semen mencapai 1,7 juta per sak/karung.
  4. Pembangunan terhadap kawasan perbatasan juga mengalami kelambatan dari rencana/program.
  5. Membanjirnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan dari wilayah Serawak dan Sabah (Malaysia).