Yogyakarta, 30 Agustus 2025 – Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNVYK) telah berhasil menyelenggarakan acara Expert Session dengan tajuk “Diplomasi Maritim Pada Era Prabowo: Peluang dan Tantangan.” Acara yang berlangsung di lingkungan kampus ini dihadiri oleh mahasiswa Hubungan Internasional serta peserta umum yang memiliki minat pada isu-isu kemaritiman.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan peserta umum tentang diplomasi maritim, khususnya di Indonesia. Melalui pemaparan materi dari para ahli dan sesi tanya jawab interaktif, para peserta diajak untuk mendalami berbagai tantangan dan peluang dalam diplomasi maritim. Selain itu, acara ini juga menekankan pentingnya stabilitas dan keamanan wilayah laut untuk mendorong kerja sama internasional, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi.
Acara ini secara khusus dirancang untuk memberikan pengetahuan mendalam mengenai diplomasi maritim kepada mahasiswa dan peserta umum, serta meningkatkan kompetensi mereka dalam memahami dinamika konflik dan kerja sama di area laut Indonesia. Lebih lanjut, kegiatan ini bertujuan membantu peserta mengembangkan pemahaman mengenai isu-isu yang sedang dihadapi Indonesia dalam bidang kemaritiman serta bagaimana diplomasi maritim ini bekerja sebagai alat diplomasi untuk penyelesaian konflik-konflik batas laut di Indonesia.
Rangkaian acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bela Negara UPNVYK yang menggugah semangat nasionalisme. Kemudian, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Jurusan Hubungan Internasional UPNVYK, Bapak Aryanta Nugraha, SIP, M.Si., M.A, Ph.D. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pemahaman isu-isu maritim bagi generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Kepala Laboratorium Diplomasi, Bapak Fauzan, S.IP., M.SI., Ph.D, dan Kepala Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) Diplomacy Studies, Astrid Dayinta, yang keduanya menggarisbawahi relevansi acara ini dalam konteks perkembangan geopolitik saat ini.
Pemaparan Materi oleh Narasumber Ahli
Sesi inti dari acara ini adalah pemaparan materi oleh dua narasumber ahli di bidangnya. Narasumber pertama, Prof. Dr. Anak Agung Banyu Perwita, Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Pertahanan, memaparkan materi mengenai “Maritime Diplomacy Under of Prabowo’s Presidency: Opportunities and Challenges”. Dalam presentasinya, beliau menjelaskan bahwa diplomasi maritim memiliki kaitan yang sangat erat dengan kebijakan luar negeri, kebijakan pertahanan, dan keamanan maritim. Beliau juga menyoroti empat fakta penting dalam politik kekuatan global yang terkait dengan domain maritim, antara lain lebih dari 75% kekuatan pertahanan dunia tercermin dalam kemampuan militer maritim dan lebih dari 90% perdagangan internasional dilakukan melalui laut.
Prof. Banyu Perwita juga menguraikan tiga jenis diplomasi maritim, yaitu kooperatif, persuasif, dan koersif. Beliau menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, salah satu program prioritas adalah penguatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. Agenda dan tantangan diplomasi maritim di era Prabowo mencakup perubahan pola pikir di tingkat politik, pengembangan keamanan maritim yang komprehensif, serta pengembangan diplomasi pertahanan maritim yang menggabungkan “Diplomasi Maritim” dan “Diplomasi Pertahanan”.
Narasumber kedua,
Laksamana Pertama TNI Salim, S.E., M.Phil., M.Tr.Opsla, Kepala Pusat Pengkajian Maritim, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), melanjutkan sesi dengan materi berjudul “Indonesia Maritime Diplomacy: Mendayung Dalam Gelombang Badai Samudra”. Beliau menyoroti ketegangan strategis di kawasan Indo-Pasifik yang dipengaruhi oleh persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Laksma TNI Salim menjelaskan strategi besar Tiongkok melalui Belt and Road Initiative (BRI) dan pengembangan kekuatan angkatan lautnya yang pesat. Sebagai tandingan, Amerika Serikat meluncurkan Indo-Pacific Strategy (IPS) dan membentuk aliansi keamanan seperti AUKUS dan Quad untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok.
Dalam paparannya, Laksma TNI Salim juga mengupas konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan UNCLOS 1982 dan bagaimana klaim Nine-Dash Line oleh Tiongkok bertentangan dengan hukum internasional tersebut. Beliau menegaskan posisi Indonesia yang tidak mengakui Nine-Dash Line dan secara konsisten memperkuat posisi hukumnya melalui langkah-langkah diplomatis seperti penamaan Laut Natuna Utara dan pengiriman Note Verbale ke PBB. Beliau juga menekankan pentingnya penguatan persatuan ASEAN dan peningkatan kerja sama keamanan maritim sebagai solusi terbaik bagi negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi dinamika Laut Cina Selatan.
Sesi Diskusi dan Penutupan
Setelah pemaparan materi dari kedua narasumber, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis. Para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan kritis seputar implementasi diplomasi maritim, strategi Indonesia dalam menghadapi sengketa batas laut, serta prospek kerja sama maritim di tingkat regional dan global.
Sebagai penutup, acara diakhiri dengan sesi pemberian plakat penghargaan kepada kedua narasumber sebagai bentuk apresiasi atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta, narasumber, dan panitia, yang menandai berakhirnya Expert Session yang penuh manfaat ini.