Dosen HI FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta Beri Kuliah Tamu dan mengikuti 1st SKSU International Research Conference dI SULTAN KUDARAT STATE UNIVERSITY FILIPINA
Tanggal 6-11 November 2018 Dr. Machya Astuti Dewi, M.Si. dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta melakukan kegiatan akademik di Sultan Kudarat State University (SKSU) Filipina. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara UPN ”Veteran” Yogyakarta dan Sultan Kudarat State University (SKSU) yang telah ditandatangani 14 Desember 2017.
Kegiatan utama dalam program akademik di SKSU adalah memberikan kuliah tamu kepada para mahasiswa dari Jurusan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Keguruan dan Jurusan Turisme SKSU. Kuliah Tamu bertempat di Ang Magsasaka Training Centre kampus Isulan. Tema yang diambil diberi judul “Lecture Series: A Glimpse of Social Issues in Indonesia”. Dalam kuliah tersebut Dr. Machya Astuti Dewi, M.Si. menyampaikan materi mengenai “Gender and Politics in Indonesia”.
Selain memberikan kuliah, Dr. Machya Astuti Dewi, M.Si. juga menjadi nara sumber/pembicara pada 1st SKSU International Research Conference dengan tema “Gender Equality in Indonesia: Achievement and Challenge in Security and Defense Sector”. Konferensi diselenggarakan di Sarangani Highlands di General Santos City. Kegiatan diikuti oleh ratusan partisipan dari berbagai Perguruan Tinggi di Filipina.
Dalam paparannya Dr. Machya Astuti Dewi, M.Si. menjelaskan tentang sisi menarik dari kajian tentang gender di sektor pertahanan keamanan karena dunia ini masih diidentikkan dengan dominasi laki-laki. Sementara berbicara tentang gender seharusnya melihat secara berimbang kesempatan untuk laki-laki dan perempuan. Realitanya peran perempuan Indonesia di sektor pertahanan dan keamanan telah berlangsung lama, sejak zaman penjajahan. Di berbagai daerah muncul pejuang perempuan seperti Cut Nyak Dien, Christina Martha Tiahahu, dan Nyi Ageng Serang. Namun justru setelah kemerdekaan peran perempuan di sektor Hankam menjadi surut. Perkembangan terjadi setelah pemerintah Indonesia mengadopsi Pengarusutamaan Gender pada tahun 2000. Perlahan-lahan Kepolisian RI dan Kementerian Pertahanan mengambil kebijakan memberi kesempatan lebih luas bagi perempuan untuk menjadi Polwan atau TNI. Bahkan mereka dikirim dalam misi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di negara yang berkonflik. Sayangnya dalam praktek rekrutmen maupun aktivitas harian.